uu administrasi kependudukan. Kebijakan kependudukan sejak diundangkannya UU No. uu administrasi kependudukan

Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. 25 tahun 2008 tentang tatacara dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil peraturan dan kebijakan administrasi kependudukan lainnya yang mendukung pp nomor 2 tahun 2007 tentang tatacara memperoleh, kehilangan,. Bidang. 10 tahun 1992 pada tanggal 16 April 1992 telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan adanya perubahan besar yang terjadi. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. 2154, LL SETNEG : 3 HLM. " membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. 2. Majelis hakim kons­titusi juga menganggap Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) bertentangan dengan UUD 1945. (Baca juga: Mencatatkan Perkawinan di Dunia Negara). 23 Tahun 2006 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Perpres. Pasal 94 menyebutkan bahwa setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. PENDAHULUAN A. 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat UU Adminduk)? Dinyatakan di dalam undang. timbulkan masalah karena membolehkan perkawinan beda agama Undang-Undang no. bahwa dengan berlakunya UU No. 24. 00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 0 64/PUU-XVII/2019. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected]. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Definisi yang sama juga diterapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. 24/2013 tentang perubahannya, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebernaran serta dilindungi kerahasiaannya. Efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang bagaimana Disdukcapil melaksanakan kewenangannya terhadap pencatatan Data Kependudukan di Kota serang, dalam kebijakan Administrasi Kependudukan, kurang nya suatu komunikasi antara pejabat satu dengan lainnya, serta. Uraian . administrasi kependudukan cukup lama belum tersedia maka dengan 6 (enam) tahun berjalannya. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: komunitas terpencil. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Nov 26, 2013 · Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN GARIS. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. utami@unsoed. 2. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Apa yang menjadi unsur filosofis dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Sedangkan yang dimaksud penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sekarang pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar digratiskan, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digratiskan. 23 Tahun 2006). Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Belum Tersedia. Ketika Undang-undang Administrasi dan Kependudukan tahun 2006 ini direvisi dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perubahannya justru “merugikan” anak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi. Sialnya, dalam Ayat 2 pasal tersebut ada keterangan bahwa “bagi peduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata. Saldi menjelaskan UU Administrasi Kependudukan membatasi hak warga negara untuk menganut agama hanya pada agama yang diakui oleh negara. Terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Dokumen Identitas Lainnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah – PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik. PENGATURAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 . KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan utama perubahan kebijakan administrasi kependudukan yang diatur dalam UU nomor 24 tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mendapatkan dokumen (KTP-el, Akta Kelahiran, dll). Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran. . Mengganti identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan instrumen yang mengikat secara hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019. Dengan demikian, dalil para pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. (UU Administrasi Kependudukan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pengertian Akta Kematian dan Dasar Hukumnya Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan maka pengaturan tentang pencatatan sipil di Indonesia sebelum UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). ac. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan: ” Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke. Perubahan. 0 /1000. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Setiap pengesahan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Wonogiri yang mendapat penetapan pengadilan setelah berlakunya pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2016 Tentang Kartu Identitas Anak down load. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 1961. tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Peristiwa Penting lainnya tersebut tidak. METADATA PERATURAN. 1. Ketentuan pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain : 1. id ABSTRAK Beberapa kelompok penduduk yang memiliki. · Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan. 62, LN. 1. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 Tahun 2013, inilah satu data kependudukan yang berisi 31 elemen data kependudukan antara lain: no. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1 1Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman E-mail: nurani. administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Adminduk. ABSTRAK: bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat serta dalam rangka mewujudkan akurasi data penduduk, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administasi pendudukan,. JAKARTA, KOMPAS. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. BAB II . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. PRODUK PELAYANAN. Disdukcapil DKI Jakarta juga menemukan penduduk Jakarta yang sudah meninggal dan belum dilaporkan ke instansi terkait. Home. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara DaringPengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Gampong d. 23. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Peraturan Pemerintah No. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. “Bermakna bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP, oleh karenanya setiap orang yang pindah tempat tinggal maka KTP lama harusPada dasarnya, setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan aktanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Undang-Undang. 26 Tahun 2009. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban. 05 Mei 2019 / By Admin Detail . D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun - Hukum administrasi kependudukan di indonesia diatur dalam uu nomor 23 tahun 2006 dan telah dirubah dengan uu nomor 24 tahun 2013. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. . 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sejumlah penghayat kepercayaan mendalilkan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006. Dec 29, 2006 · Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Memang benar untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“ UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga mengatur tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia yaitu dalam pasal 34, 35 dan 36. 18. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. Jenis. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi Undang-Undang. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Tahapan dalam mengumpulkan data yaitu melalui metode wawancara (Interview) dan Observasi (Observation). UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih dan berhak untuk memilih. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal-pasal yang mengatur tentang pencatatan kelahiran terdapat di dalam Pasal 27, 28 dan 32. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi terkait dan berlaku di Indonesia. Nov 14, 2022 · Misalnya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu poin utamanya adalah adanya sanksi pidana untuk orang yang menyalahgunakan data pribadi tersebut. UU Republik Indonesia No. Tujuan dibenahinya administrasi kependudukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah agar dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 1. pdf. 2. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Download Free PDF. Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pelaksanaan hak dan Kewajiban; Tugas Pembantuan Penyelenggaraaan Administrasi Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pembayaran Denda Administratif; Ketentuan Penutup. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), pasal 26, pasal 28 b ayat (1),. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data. Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,Dokumen kependudukan itu berupa selembar kertas berukuran 15x10 sentimeter, yang diterbitkan oleh Hoofd Van Plaatselijk atau kepala pemerintahan wilayah. Nama : Emir Dhia Isad, S. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Undang. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UU 23 TAHUN 2006 DIPERBAHARUI UU 24 TAHUN 2013. Membandingkan 2 perbadaan antara Undang-Undang No. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan. Bahan Presentasi Administrasi Kependudukan. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 2: Tahun: 2023: Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARINGPasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan mengatakan Peristiwa Penting yang terjadi meliputi meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Meningkatkan kualitas elayanan pendaftaran penduduk dan(1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”; 3. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Tipe Dokumen. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;----- B. Berikut adalah beberapa instansi pemerintah yang sudah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2023: Formasi CPNS. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi. Pejabat Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3Regulasi utama yang diperiksa, yakni UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain untuk memberi payung hukum yang jelas, revisi ini juga perlu untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan data pribadi penduduk. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. by dwi_wahyudi_36 in Types > Legal forms, undangundang dan administrasi kependudukanSALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang. sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dasar Menimbang. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. PERBANDINGAN UU ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN No. Berdasarkan UU No. Pasal 27 berbunyi: (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peraturan mengenai ini dimuat dalam Penjelasan Umum UU 23/2006 sebagaimana diubah dengan UU 24/2013 yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal. Kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara. tentang pelaksanaan UU 23 /2006 tentang .